Lain Indonesia, Lain pula Jepang

Terbongkarnya skandal suap telah membuat Menteri Pertanian Jepang, Toshikatsu Matsuko memilih bunuh diri di tiang gantungan awal pekan ini.

Itulah cara yang tidak jarang digunakan pejabat jepang jika tersandung korupsi. Rasa malu dan bersalah yang luar biasa memaksa pejabat jepang mengundurkan diri, bahkan bunuh diri. Hanya beberapa jam sebelum memberikan keterangan di panitia parlemen atas skandal dana poltik dan manipulasi kontrak bisnis, matsuoka ( 62 ) bunuh diri di apartemennya.

Ia dituduh menerima suap lebihdari 28 juta yen, atau sekitar 2,2 m. Perdana menteri Shinzo Abe amat terguncang atas cara matsuoka mengakhiri hidupnya begitu tragis.Matsuoka merupakan menteri pertama yang bunuh diri sejak akhir PD II.

Lain jepang, lain pula china dan Indonesia. Di Jepang, hukuman pertama-tama datang dari dalam diri pejabat sendiri, yang merasa terpukul dan bersalah atas perbuatan korupsinya. Sebelum diproses secara hukum, pejabat yang merasa bersalah langsung mengundurkan diri, atau bunuh diri seperti kasus matsuoka.

Sementara di china, hukuman tidak pertama-tama datang dari kesadaran diri pejabat sendiri, tapi dari penegak hukum. Sulit menemukan pejabat yang mengundurkan diri karena merasa malu atau bersalah, tetapi penegak hukum sangat efektif menjatuhkan hukuman. Pejabat yang korupsi dipecat, dipenjara, bahkan ditembak mati dibawah tiang gantungan.

Lain pula di Indonesia. Tidak seperti di jepang, sulit membudayakan budaya malu dan rasa bersalah di kalangan pejabat Indonesia sekalipun dituduh tersandung kasus korupsi. Jangankan mengundurkan diri, apalagi bunuh diri, pejabat yang tersandung kasus korupsi sulit sekali mengaku bersalah dan menyatakan rasa malu. Sebaliknya, mereka cenderung menutup-nutupi, dan tanpa canggung menceritakan dirinya seolah-olah sebagai pejabat atau bekas pejabat yang bersih.

Juga tidak seperti di china, pemberantasan korupsi di Indonesia tidak berjalan efektif karena penegak hukum sering disebut tidak tegas dan kurang bersih. Sering terdengar istilah tebang pilih, atau mafia peradilan. Tidak ada hukuman mati bagi koruptor seperti dichina sekalipun pejabat di Indonesia mengagumi cara china atau jepang dalam melawan korupsi.

Arah kampanye melawan korupsi di Indonesia pun tidak jelas. Secara kultural, budaya malu di kalangan pejabat Indonesia tidak sekuat di jepang. Sementara secara struktural, penegak hukum Indonesia tak setangguh di china yang mampu menghukum berat, termasuk hukum mati koruptor.

Seharusnya para pejabat itu memilki kesadaran yang tinggi dan harus menanamkan budaya malu. Selain itu, para pejabat harus bertaqwa kepada Tuhan YME agar tidak melakukan korupsi.

Dikutip dari: Kompas, 30 Mei 2007 ( dengan sedikit perubahan seperlunya )